Disamping itu, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, yaitu (Penjelasan Umum UU 2/2011):. 1. Membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki
Soal PPKN tentang bab sistem politik di Indonesia yang ada pada artikel ini tersusun atas dasar beberapa materi, antara lain a. Definisi atau pengertian sistem politik b. Sistem politik indonesia c. Lembaga politik indonesia d. Peran serta dalam sistem politik di Indonesia Materi tersebut biasanya dipelajari di SMA/MA pada mata pelajaran PPKN di SMA/MA. Silahkan buka soal lain yang ada kaitannya dengan mata pelajaran PPKN di bawah ini Soal berbentuk pilihan ganda multiple chioce dan soal uraian atau esai merupakan jenis soal yang ada pada artikel ini. Langsung saja, berikut ini soal tentang sistem politik yang ada di Indonesia. Soal Pilihan Ganda Sistem Politik di Indonesia 1. Perhatikan sistem politik berikut! 1 Sistem politik yang menjaga keseimbangan antara consensus dan konflik 2 kebutuhan pada nilai-nilai moral lebih dipentingkan dari pada kebutuhan material. 3 hanya memberikan toleransi kepada konflik yang tidak menghancurkan sistem. 4 sangat menekankan consensus total 5 menyediakan prosedur dan mekanisme yang menyalurkan dan mengatur konflik sampai pada tahap penyelesaian konsensus Berdasarkan pernyataan di atas, yang cocok sistem politik demokrasi yaitu .... 2. Perhatikan! Unsur pokok dalam sistem politik ditunjukkan oleh ... . 3. Fungsi sistem poliitik yang merupakan suatu output, antara lain … d. melegitimasi kebijakan pemerintah 4. Lembaga di bawah ini yang pada dewasa ini dikategorikan sebagai suprastruktur politik di Indonesia, antara lain …. a. LSM, LBH, dan tokoh politik c. presiden, DPR , dan MA d. lembaga peradilan umum, militer, dan agama e. partai politik dan kelompok penekan 5. Berbagai lembaga yang keberadaanya diatur dalam UUD disebut lembaga …. 6. Salah satu bukti keseimbangan dalam pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR dalam membuat undangundang tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal …. 7. Partai politik sebagai alat demokrasi memiliki fungsi sebagai …. a. wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat b. sarana pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya c. alat control bagi penyelenggara pemerintahan d. oposisi rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa e. lembaga pemerintah nonformal yang diakui 8. Secara garis besar struktur politik di suatu negara di mana kelompok orang yang jumlah anggotanya hanya sedikit, terdiri atas tokoh/elit politik tetapi memegang kekuasaan pemerintahan negara disebut …. 9. Selain partai politik yang resmi, ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi, namun sangat menguasai keadaan sebagai elite power. Kelompok ini disebut …. 10. Berikut ini fungsi dari lembaga infrastruktur adalah …. a. penentu berlakunya kebijakan pemerintah b. pihak penekan kebijakan pemerintahan atau negara c. penyeimbang kewenangan pemerintah e. pelaksana kebijakan pemerintah 11. Suprastruktur politik menjalankan fungsi out put dalam sistem politik, yaitu .... e. melaksanakan pengawasan 12. Insfrastruktur politik menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan. Infrastruktur politik yang menjalankan fungsi ini adalah …. 13. Infrastruktur politik memiliki arti …. a. lembaga politik yang melakukan pengawasan b. suatu mesin politik formal d. bangun politik bawah atau mesin politk informal e. lembaga yang melaksanakan pemerintahan 14. Lembaga formal yang mempunyai fungsi melaksanakan peraturan perundang- undangan di dalam suprastruktur politik yaitu …. 15. Lembaga politik negara yang secara formal sebagai suprastruktur politik yaitu…. a. Presiden, MA, MPR, DPR, BPK b. DPR, MPR, MA, Presiden, dan Parpol c. MPR, DPR, Presiden, Ormas MA, d. MPR, DPR, MA, Ormas, DPD e. MPR, MA, Parpol, DPR, DPD 16. Infrastruktur politik yang menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan yaitu .... 17. Pemerintah atau eksekutif merupakan suprastruktur politik yang dalam arti sempit terdiri dari .... c. eksekutif dan kelompok penekan d. presiden, wakil presiden dan para menteri e. legislatif dan yudikatif 18. Sistem politik yang hanya ditentukan oleh satu orang dan cenderung diktator adalah sistem politik …. 19. Dalam sistem politik di Indonesia presiden, wakil presiden dibantu para menteri dan seluruh aparat birokrasi pemerintahan di bawahnya bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi ... a. semua jawaban di atas benar b. menerapkan kebijakan umum c. memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat d. mengadili pelanggar kebijakan umum e. merumuskan kepentingan yang berkembang di masyarakat 20. Salah satu contoh kelompok kepentingan yang memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial adalah kelompok …. 21. Salah satu tujuan perlunya masyarakat memiliki partisipasi politik dalam kehidupan bernegara adalah …. a. mengadakan pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintah b. untuk mempengaruhi pemilihan pejabat publik c. mewujudkan sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyat d. melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab e. untuk mengawasi sekaligus mengontrol setiap peraturan yang ada 22. Segala aktivitas atau cara yang berhubungan dengan kekuasaan yang dipakai untuk mewujudkan tujuan disebut …. 23. Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam pelaksanaan lembaga kekuasaan negara menerapkan sistem .... 24. Presiden menurut konstitusi RIS 1949 adalah .... a. bertanggung jawab kepada senat b. kepala pemerintahan negeri d. bertanggung jawab kepada DPR e. panglima tertinggi Angkatan Bersenjata 25. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah UUD 1950 menganut sistem pemerintahan .... 26. Pengertian politik praktis adalah …. a. aktif menjadi anggota partai politik atau orsospol b. aktif dalam pemberontakan c. mencoblos salah satu tanda gambar pemilu d. aktif menjadi panitia pemilu e. aktif menjadi anggota dewan 27. Partai politik merupakan jembatan atau penghubung antara …. a. pemerintah satu dengan pemerintah yang lain b. masyarakat satu dengan yang lain c. individu dengan organisasi massa d. masyarakat dengan pemerintah e. organisasi dengan negara 28. Kegiatan seperti mengeluarkan pendapat, berorganisasi, menggunakan hak pilih, mengambil keputusan merupakan hak warga negara sebagai ... . 29. Pelaksanaan pemilu dalam satu negara yang menganut sistem politik demokrasi adalah …. a. pemilu untuk memilih satu partai yang kuat b. pemilu untuk memperkuat keabsahan negara d. pemilu yang tidak demokratis e. pemilu yang membatasi hak pilih warga negaranya 30. Negara yang menganut sistem politik demokrasi menjamin kebebasan individu dalam hal-hal berikut, kecuali…. a. menggunakan sarana umum tanpa batas e. memperoleh penghidupan yang layak Soal Esai / Uraian Sistem Politik di Indonesia 1. Sebutkan lembaga kekuasaan negara di Indonesia! 2. Sebutkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem politik! 3. Mengapa hanya lembaga yang termasuk suprastruktur politik saja yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945? 4. Bagaimanakah sistem politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia? 5. Mengapa sistem politik setiap negara berbeda-beda? Soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab Sistem Politik yang ada di Indonesia telah kami bagikan kepada para pembaca. Silahkan download soal di atas melalui link berikut. Download Soal
RelatedPosts: Mengenal Fungsi Pajak, Syarat, Dasar dan Sistem Pemungutan Perhatikan pernyataan di bawah ini!1. Bersifat informatif 2. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan
FUNGSI-FUNGSI INPUT SISTEM POLITIK Struktur harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja. Fungsi proses terdiri dari urutan aktifitas yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya dalam tiap sistem politik, antara lain artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi dan penegakan kebijakan. Proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan. Sebelum kebijakan dirumuskan, beberapa individu ataupun kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari politik. Proses politik dimulai ketika kepentingan tersebut diungkapkan atau diartikulasikan. Fungsi sering diartikan sebagai perbuatan, kegiatan atau pengaruh. Fungsi dapat bersifat nyata manifest dapat juga bersifat tidak nyata laten. Fungsi-fungsi Input meliputi 1. Sosialisasi politik 2. Rekrutmen Politik 3. Artikulasi Kepentingan 4. Agregasi Kepentingan 5. Komunikasi Politik 1. Fungsi Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Menurut Gabriel Almound, dalam Sosialisasi Politik, terdapat hal yang penting, yaitu Sosialisasi Politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang didapatkan dan terbentuk pada masa kanak-kanak akan selalu disesuaikan atau akan diperkuat sementara ia mengalami berbagai pengalaman sosial. Pendidikan sekolah, pengalaman keluarga dan pengaruh pergaulan berperan dalam memperkuat keyakinan tetapi dapat pula mengubahnya secara drastis. Sosialisasi Politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih flesibel menerima pengaruh ajaran. Transmisi dan pengajaran tersebut dapat berwujud interaksi langsung yaitu berupa pengajaran formal ataupun doktrinasi suatu ideologi. Contoh pengajaran matakuliah Pancasila di perguruan tinggi. Interaksi tak langsung, yang sangat erat pengaruhnya pada masa kanak-kanak, di mana berkembang sifat penurut atau sikap pembangkangan terhadap orang tua, guru atau teman yang mempengaruhi sikapnya di masa dewasa terhadap pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara. Misalnya ketika masa kanak-kanak, pengalaman yang didapatkannya adalah terjadinya perpecahan keluarga dan otoriter orang tua. Kondisi dan pengalaman seperti itu melahirkan suatu kebencian, sehingga ketika terjadi suatu kondisi dalam negara yang sifatnya dapat disamakan dengan keadaan dan pengalaman masa kecilnya, akan melahirkan pula kebencian yang diwujudkan dalam partisipasi politik ilegal seperti demonstrasi, oposisi dan gerakan subversif. Sosialisasi politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga antara lain keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan dan media massa. Sosialisasi politik tidak pernah berhenti tetapi berlangsung terus sepanjang usia. Begitu kita melihat atau melibatkan diri dalam kelompok-kelompok dan peranan-peranan sosial yang baru yang berbeda dengan pengalaman hidup yang kita alami cenderung mengubah perspektif politik seseorang. Sosialisasi politik merujuk pada bagaimana suatu masyarakat mewariskan nilai dan kepercayaan untuk generasi selanjutnya, biasanya melibatkan keluarga, sekolah, media, perkumpulan religius, dan aneka macam struktur politik yang membangun, menegakan, dan mentransform pentingnya perilaku politik dalam masyarakat. Dalam terminologi politik, sosialisasi politik merupakan proses, dimana masyarakat menanamkan nilai-nilai kebajikan bermasyarakat, atau prinsip kebiasaan menjadi warga negara yang efektif. Rekrutmen mewakili proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan, pertemuan, dan partisipasi dari warga negara, untuk memilih atau menunjuk orang untuk melakukan aktifitas politik dan duduk dalam kantor pemerintahan. Dan komunikasi mengacu pada bagaimana suatu sistem menyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik. Sosialisasi dan rekrutmen politik meliputi rekrrument individu dari aneka kelas masyarakat, etnik, kelompok, dan sejenisnya untuk masuk kedalam partai politik, birokrasi dan sebagainya. Artikulasi kepentingan merupakan eksperesi kepentingan politik dan tuntutan untuk melakukan tindakan. Pengelompokan kepentingan merupakan penyantunan tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang diartikulasikan oleh partai politik, kelompok kepentingan, dan etnis politik lainnya. Komunikasi politik melayani proses komunikasi di antara seluruh entitas politik yang berkepentingan oleh sebab baik sosialiassi dan rekrutment politik, artikulasi kepentingan, dan agregasi kepentingan semua disuarakan melalui proses komunikasi politik. 2. Fungsi Artikulasi Kepentingan Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan legislatif, atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia, jadi kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam. 3. Fungsi Agregasi Kepentingan Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi kepentingan dijalankan dalam “sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen”. Dalam masyarakat demokratis, Partai menawarkan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar bargaining pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan tersebut mendukung calon yang diajukan. Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan-kepentingan yang diwakilinya. Semua tuntutan dan kepentingan seharusnya tercakup dalam usulan kebijaksanaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang. Namum penetapan kebijaksanna UU bukanlah hak semata-mata pihak legislatif. DPR bersama Presiden memiliki hak untuk mengesahkan Undang-Undang. Kedudukan DPR dan Presiden dalam fungsi agregasi kepentingan adalah sama, sebab kedua lembaga ini berhak untuk menolak Rancangan Undang-Undang RUU. Tentu saja akan terjadi persaingan ketat untuk mengangkat gagasan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, akan tetapi dengan adanya prinsip musyawarah dan mufakat, sangat banyak membantu persaingan antara wakil partai dalam agregasi kepentingan. 4. Fungsi Rekrutmen Politik Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus litsus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. 5. Fungsi Komunikasi Politik Komunikasi Politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut.
41 KESIMPULAN Sistem Operasi (Operating System) adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelola data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia.Sistem operasi berperan penting dalam sistem komputer.
PengertianSistem - Dalam hal ini secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya.Hal tersebut disebabkan bahwa pengertian sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai
Palingtidak ada dua pernyataan yang turut mempengaruhi berkembangnya pemikiran politik pendidikan. Pernyataan pertama dikemukakan oleh David Easton dalam artikel terkenalnya The Function of Formal Education in a Political System pada tahun 1957 dan Thomas H. Eliot dengan artikelnya American Political Science Review pada tahun 1959.Easton mengatakan bahwa institusi pendidikan memainkan fungsi
Sistempolitik mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh lingkungannya itu. Menggunkan istilah Easton dalam Mas'oed dan MacAndrews (2011:131), sistem politik dan lingkungannya dihubungkan oleh hubungan input-output. Sistem politik itu sendiri dipandang sebagai
PENGERTIANPOLITIK. Istilah sistem politik terbentuk dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Dalam kamus umum bahasa indonesia, kata sistem berarti : 1) Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas. 2) Susunan yang teratur dalam pandangan, teori, asas, dsb. 1) (Pengetahuan) mengenai ketataegaraan atau
Dalamagama Islam, Sistem politik dan Pemerintahan dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin umat islam. Sistem kenegaraan sudah diterapkan pada waktu itu. Setelah Nabi wafat, Pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafa' urrasyidin. Kemudian berlanjut sampai berakhirnya khalifah utsmani di Turki.
3Yang merupakan alat input pada manusia adalah, kecuali: Fungsi-fungsi Sistem-sistem dalam dalam organisasi organisasi dengan tanpa ada dokumentasi/p dokumentasi/p enyimpanan enyimpanan data data. C 2. 2 Sumber datangnya resiko pada proyek pengembangan sistem informasi adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali : Faktor politik
. wz33yx7tcs.pages.dev/568wz33yx7tcs.pages.dev/555wz33yx7tcs.pages.dev/19wz33yx7tcs.pages.dev/125wz33yx7tcs.pages.dev/546wz33yx7tcs.pages.dev/371wz33yx7tcs.pages.dev/207wz33yx7tcs.pages.dev/218wz33yx7tcs.pages.dev/230wz33yx7tcs.pages.dev/519wz33yx7tcs.pages.dev/228wz33yx7tcs.pages.dev/251wz33yx7tcs.pages.dev/999wz33yx7tcs.pages.dev/367wz33yx7tcs.pages.dev/123
fungsi input dalam sistem politik kecuali
